Pesisir Selatan, Sumatera Barat – Aktivis nasional Agung Maulana mendesak pemerintah pusat untuk tidak sekadar melakukan kunjungan seremonial, tetapi benar-benar serius dalam mengembangkan sektor pariwisata di Sumatera Barat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan menyusul kunjungan kerja Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, ke sejumlah destinasi unggulan di Sumatera Barat pada Rabu (29/04/2026) hingga Kamis (30/04/2026).
Dalam agenda tersebut, Menteri meninjau berbagai ikon wisata, di antaranya Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Jam Gadang, Lobang Jepang, serta Istana Basa Pagaruyung.
Namun demikian, Agung Maulana menegaskan bahwa kunjungan tersebut harus diikuti dengan langkah konkret dan kebijakan nyata.
“Pemerintah jangan hanya hadir dalam bentuk kunjungan wisata semata. Harus ada komitmen nyata untuk membantu setiap kabupaten di Sumatera Barat dalam mengembangkan sektor pariwisata agar mampu meningkatkan PAD dan membawa wisata daerah ke level internasional,” tegasnya.
Agung secara khusus menyoroti minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap potensi wisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, daerah tersebut memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun belum dikelola secara optimal.
Ia juga mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi riil dan potensi wisata yang ada, khususnya di Pesisir Selatan.
“Presiden harus melihat langsung. Banyak potensi wisata kelas dunia di Sumatera Barat yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Selain itu, Agung juga menyoroti persoalan lingkungan yang melibatkan sejumlah perusahaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia mengungkapkan masih adanya dugaan pelanggaran, mulai dari perusakan hutan hingga aktivitas tanpa izin lingkungan.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap daerah.
“Perusahaan wajib berkontribusi melalui program CSR untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk sektor pariwisata. Jangan sampai justru merusak lingkungan yang menjadi aset utama pariwisata,” tegas Agung.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam memajukan pariwisata Sumatera Barat secara berkelanjutan.
