Jakarta
BacaRiau.com ( BRC )
– Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Riau, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (5/6/2025). Agenda utama pertemuan adalah membahas persoalan krusial keuangan daerah, khususnya keterbatasan ruang fiskal dan penanganan tunda bayar tahun 2023.
Gubernur Wahid mengungkapkan bahwa salah satu masalah mendesak yang disampaikan adalah tunda bayar sebesar Rp274 miliar yang membebani APBD Riau.
“Ibu Menteri merespons positif. Beliau menjanjikan akan segera mencarikan solusi lewat rapat internal kementerian,” ujar Wahid usai pertemuan.
Penurunan tajam produksi migas disebut sebagai penyebab utama krisis fiskal ini. Dari yang sebelumnya mencapai 400 ribu barel per hari, kini hanya berkisar 140–160 ribu barel. Di sisi lain, asumsi harga minyak dalam APBN 2023 yang ditetapkan 80 dolar AS per barel tidak tercapai, karena realisasi hanya sekitar 60–65 dolar.
Dalam forum itu, Wahid juga mengusulkan agar perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penerimaan pajak lebih adekuat dan adil, berdasarkan volume produksi aktual (take on product), khususnya di sektor migas dan kelapa sawit.
“PDRB Riau menyumbang Rp1,12 triliun terhadap nasional, tapi tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak yang kita dapat. Kita minta mekanisme penghitungan yang lebih proporsional,” tegasnya.
Gubernur turut menyoroti potensi penurunan penerimaan dari sektor kelapa sawit, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Riau. Ia meminta perhatian serius dari pusat untuk mengantisipasi dampak penurunan harga dan permintaan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan, Plt Kepala Bappeda Purnama Irwansyah, Kepala BPKAD Indra, serta Kepala Bapenda Evarefita.
Fitri
