PEKANBARU,BACARIAU.COM— Wakil Ketua KNPI Kota Pekanbaru, Joe Allen,SH, yang juga Ketua BRAND KNPI (BARISAN Advokad Andalan) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Pekanbaru yang mewajibkan fit and proper test bagi calon Ketua RT dan RW sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas kepemimpinan lingkungan harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan RT dan RW.
Menurut Joe, fit and proper test merupakan langkah tegas untuk memutus praktik kepemimpinan lingkungan yang selama ini dinilai asal-asalan dan lemah secara administrasi. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada aspek seleksi semata.
“Kalau RT dan RW dituntut profesional, paham administrasi, dan siap melayani warga hampir 24 jam, maka negara juga wajib hadir dengan memberikan kesejahteraan yang layak. Jangan hanya menuntut kinerja, tapi mengabaikan hak,” tegas Joe saat ditemui awak media, disalah satu kafe yang ada dipekanbaru,Minggu,(21/12/2025).
Ia menyebut, selama ini RT dan RW menjadi ujung tombak pelayanan publik, mulai dari urusan kependudukan, surat-menyurat, rekomendasi usaha, hingga menjaga stabilitas sosial di lingkungan. Namun ironisnya, beban kerja tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan insentif atau gaji yang diterima.
“RT dan RW itu garda terdepan. Mereka yang pertama menghadapi keluhan warga, konflik sosial, hingga persoalan administrasi. Kalau kita ingin kinerja maksimal, maka sudah selayaknya gaji RT dan RW ditambah,” ujarnya.
Joe menilai, kebijakan fit and proper test dalam Perwako 48/2025 harus dibaca sebagai satu paket reformasi tata kelola lingkungan. Artinya, selain seleksi yang ketat, perlu ada keberanian politik Wali Kota untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur lingkungan agar pelayanan publik berjalan optimal.
“Kalau hanya diuji tapi tidak disejahterakan, maka reformasi ini setengah jalan. Profesionalisme itu ada harganya,” katanya lugas.
Lebih lanjut, bahwa banyak keluhan masyarakat terkait lambannya pelayanan justru bersumber dari keterbatasan waktu dan sumber daya RT dan RW yang harus membagi fokus antara pekerjaan utama dan tugas sosial di lingkungan.
“Dengan insentif yang lebih layak, RT dan RW bisa fokus bekerja melayani warga. Ini investasi sosial yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, Joe menegaskan bahwa dukungannya terhadap Perwako tersebut tetap utuh. Ia menilai regulasi ini telah menempatkan demokrasi lokal pada jalur yang lebih sehat tidak hanya berbasis popularitas, tetapi juga kapasitas dan tanggung jawab.
“Ini peringatan keras bahwa RT dan RW bukan jabatan simbolik. Siapa yang maju harus siap diuji, siap bekerja, dan siap melayani,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Joe Allen , SH menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pekanbaru atas keberanian membenahi sistem dari tingkat paling bawah, sembari berharap masukan terkait penambahan gaji RT dan RW dapat menjadi perhatian serius pemerintah kota.
“KNPI Kota Pekanbaru mendukung penuh kebijakan ini. Tinggal satu langkah lagi: tingkatkan kesejahteraan RT dan RW agar pelayanan publik benar-benar maksimal dan berkeadilan,” Tutupnya.**
