INHU – BACARIAU.COM– Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) memberikan apresiasi atas langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melaksanakan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Riau.
Kegiatan strategis ini digelar di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu pada 28–29 April 2026, dan dilanjutkan untuk wilayah Kampar serta Rokan Hilir yang dipusatkan di Pekanbaru pada 30 April 2026.
Program ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mempercepat legalitas tanah ulayat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat di tengah berbagai tantangan penguasaan lahan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, hadir langsung bersama jajaran pengurus, di antaranya Datuk H. Tarlaili, Datuk H. Jonnaidi Dasa, dan Datuk Muhammad Fadhli, untuk mendampingi para pemangku adat yang mengikuti sosialisasi.
Kegiatan ini turut melibatkan camat, kepala desa, batin, serta tokoh adat dari berbagai daerah. Kehadiran lintas unsur ini memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menjaga, melindungi, dan mengakui hak atas tanah ulayat.
Staf Khusus Kementerian ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat.
“Pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan hak masyarakat adat terlindungi secara hukum,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program ini bukan untuk mengalihkan kepemilikan menjadi milik negara, melainkan untuk memastikan tanah ulayat tidak mudah disengketakan, tidak dikuasai secara sepihak, serta tetap lestari bagi generasi mendatang.
Sementara itu, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil menegaskan bahwa tanah ulayat memiliki nilai yang jauh melampaui aspek fisik semata.
“Tanah ulayat bukan sekadar ruang hidup, tetapi jejak sejarah, marwah, dan identitas. Pendaftaran ini adalah ikhtiar bersama untuk memastikan warisan leluhur tetap terlindungi dan tidak tergerus zaman,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, LAMR akan terus berdiri di garda terdepan bersama masyarakat adat untuk memastikan hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga dihormati dalam praktiknya.***
