PEKANBARU – BACARIAU.COM – Anggota DPRD Riau, Robin P. Hutagalung, menegaskan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak mengurangi besaran bonus yang dijanjikan untuk atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Menyikapi kondisi keuangan daerah yang disebut sedang tidak stabil, Robin mengusulkan skema tunda bayar sebagai solusi alternatif.
“Kalau memang alasan utamanya keuangan, ya tunda bayar saja. Seperti kata Pak Gubernur, pihak ketiga seperti kontraktor saja bisa ditunda bayarnya. Kenapa atlet tidak?” ujar Robin dikutip dari GoRiau.com, Rabu (16/7/2025).
Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kota Pekanbaru ini menilai bahwa atlet yang mengharumkan nama daerah di kancah nasional layak mendapat perlakuan setara bahkan lebih baik dibandingkan rekanan kontraktor. Apalagi, besaran bonus atlet telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Riau.
Robin menyayangkan adanya rencana Pemprov untuk hanya membayarkan 45 persen dari total bonus yang dijanjikan, yakni Rp300 juta untuk peraih medali emas. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak bisa diterima begitu saja.
“Di PON Jawa Barat peraih emas dapat Rp200 juta, di PON Papua naik jadi Rp250 juta. Sekarang dijanjikan Rp300 juta, kok malah mau dipotong? Ini tidak adil,” tegasnya.
Robin juga mengungkapkan bahwa perjuangan atlet jauh lebih berat dibanding kontraktor. Atlet menjalani latihan keras, menghadapi risiko cedera, dan memikul harapan banyak orang termasuk keluarga.
“Kalau kontraktor selesai kerja bisa senyum-senyum. Atlet, saat naik podium dan menerima medali, meneteskan air mata. Perjuangan mereka luar biasa,” tambah Robin yang juga menjabat Ketua Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Riau.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang di masa depan, Robin menyarankan agar Pemprov dan atlet menandatangani kontrak kerja yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban, termasuk besaran bonus berdasarkan perolehan medali. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kesimpangsiuran.
Meski membuka opsi tunda bayar, Robin tetap berharap bonus atlet bisa dibayarkan penuh. Namun jika kondisi anggaran benar-benar tidak memungkinkan, ia meminta agar nominal bonus tetap setara dengan yang diterima atlet di PON Papua.
“Minimal Rp250 juta, jangan dikurangi. Tapi idealnya tentu dibayar penuh. Karena penghargaan terhadap prestasi tidak bisa ditawar-tawar,” tutupnya.**
