BEKASI
BacaRiau.com
— Ratusan wartawan dan pimpinan media dari Kota dan Kabupaten Bekasi berkumpul dan menyatakan sikap bersama dalam Dialog Pers yang digelar di Saung Jajaka, Jalan Gabus Raya, Srijaya Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada, Kamis (3/07/2025) siang.
Kegiatan yang sangat menyita perhatian masyarakat tersebut dengan mengusung thema : “Pers Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital”, diinisiasi oleh gabungan organisasi profesi wartawan dan media, seperti PWI, SMSI, FWJ Indonesia, AWIBB, IWO, serta didukung tokoh masyarakat dan ormas se-Bekasi Raya.
Dialog terbuka ini menjadi respons atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bahwa media sosial lebih penting dibanding media massa, dan menyarankan agar pemerintah tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan media.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menegaskan bahwa pernyataan tersebut sangat disayangkan karena dapat menyesatkan persepsi publik dan melemahkan peran strategis media profesional dalam kehidupan berdemokrasi.
“Kalau media dianggap tidak penting, siapa lagi yang menyuarakan kepentingan rakyat? Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh algoritma tanpa etika,” kata Ketua PWI Bekasi Raya tersebut.
“Media massa tentunya sangatlah berperan dalam penyebarluasan informasi publik, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Media massa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, memastikan informasi pembangunan daerah dapat diketahui secara luas dan jelas,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan wartawan senior Bekasi, Drs. Rommo Kosasih yang menjelaskan bahwa kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan media massa tentunya sangatlah penting, apalagi menyangkut tata kelola pemerintahan.
“Penyebaran Informasi; media massa memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat secara efektif. Selain juga Transparansi; kerjasama dengan media mendorong transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, karena informasi yang disampaikan melalui media massa dapat diakses oleh publik secara jelas dan akurat,” tutur Rommo.
“Partisipasi Masyarakat; melalui informasi yang jelas dan akurat, masyarakat dapat lebih memahami program-program pemerintah dan terlibat aktif dalam proses pembangunan. Selain juga, berfungsi sebagai Peningkatan Akuntabilitas; bahwa media massa dapat berperan sebagai pengawas, membantu memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar sesuai mekanismenya,” paparnya.
Disisi lain, lanjut Rommo, media mampu melakukan pencegahan mis informasi; seperti diketahui media massa dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, terutama terkait kebijakan atau program pemerintah.
“Oleh sebab itu, dengan menjalin kerjasama yang kuat, Pemda dan media massa dapat bekerja bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegas Rommo.
Sementara itu, Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, menyampaikan bahwa pentingnya kemitraan antara pemerintah dan media sebagai bagian dari transparansi dan pelayanan publik yang akuntabel.
Pernyataan Sikap Insan Pers Bekasi Raya:
1. Menolak segala bentuk peremehan terhadap media massa, karena bertentangan dengan semangat konstitusi dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat atas pernyataan yang dinilai merendahkan martabat pers profesional.
3. Menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara media dan pemerintah, bukan sekadar hubungan transaksional, melainkan kolaboratif untuk pelayanan publik.
4. Mendorong wartawan dan pemilik media untuk tetap profesional, kritis, dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
5. Mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga eksistensi media lokal sebagai pilar demokrasi yang tak tergantikan oleh viralitas media sosial.
Dalam banner [spanduk] besar acara tersebut tertulis jelas pesan-pesan perlawanan terhadap narasi yang merendahkan media, seperti: “Pers bukan Buser, media bukan musuh pemerintah”,
“Tanpa verifikasi, asal viral”, dan “Apa jadinya kalau media dianggap tidak penting?”
Dialog Pers kali pertama ini [pernyataan bersama] menjadi pengingat bahwa pers adalah simbol kebenaran informasi, bukan alat propaganda. Insan pers Bekasi Raya menyatakan akan terus menjaga marwah profesi di tengah tantangan zaman dan disrupsi digital. “Kami tidak akan diam, akan terus menyuarakan keberatan dan kami bersatu. Kami adalah penjaga demokrasi,” tegas para wartawan se-Bekasi Raya.
Fitri
