PEKANBARU- BACARIAU.COM – Bau busuk keadilan dan pembiaran mencuat dari jantung Kota Pekanbaru. Tujuh showroom kendaraan yang diduga kuat telah melakukan pencemaran lingkungan masih beroperasi seperti tak tersentuh hukum. Ironisnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru justru terkesan bungkam dan tidak bergerak, meski laporan masyarakat sudah masuk hampir satu bulan lalu!
Masyarakat di sekitar lokasi showroom mengaku geram dan kecewa. Aktivitas para showroom itu dituding mencemari lingkungan melalui pembuangan limbah cair, oli bekas, hingga penggunaan lahan tanpa izin lingkungan yang memadai. Beberapa warga bahkan mengklaim air sumur mereka mulai tercemar dan kesehatan mulai terganggu.
“Kami sudah laporkan dugaan pencemaran ini ke DLHK Pekanbaru sejak tiga minggu lalu. Tapi hingga hari ini, tidak ada satu pun tindakan nyata di lapangan. Laporan kami seperti dibuang ke tong sampah,” ujar salah seorang warga, dengan nada getir. Jum’at,(4/7/2025) sore hari
Pertanyaannya kini menggantung di udara: Apakah DLHK Pekanbaru sedang tutup mata? Atau ada kekuatan lain yang melindungi praktik kotor ini?
Padahal, dalam aturan normatif, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan dan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkannya. Apalagi jika sampai merusak ekosistem dan membahayakan masyarakat.
“DLHK seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan lingkungan, bukan jadi penonton yang acuh. Bila benar ada pembiaran, ini sudah menyentuh ranah maladministrasi bahkan pidana,” tegas R. Prakoso, pengamat hukum lingkungan dari Riau Watch Institute.
Kelesuan DLHK Pekanbaru kini menimbulkan tuntutan keras dari publik: apakah Aparat Penegak Hukum (APH) – seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau bahkan KPK – harus turun tangan untuk memastikan hukum tidak mati suri di Pekanbaru?
Jika dugaan ini benar, maka bukan hanya showroom yang harus bertanggung jawab, tetapi juga oknum pejabat yang lalai atau dengan sengaja menutup mata terhadap pencemaran yang nyata di depan mata.
Lingkungan adalah hak bersama. Ketika udara dikotori, tanah tercemar, dan pejabat membisu—maka rakyatlah yang jadi korban.
Sumber: Tim
